Oleh
Ricky Ekaputra Foeh.,MM

Pengantar

Tidak terasa dalam bulan ini Republik-ku telah berulangtahun yang ke 63. sebuah perjalanan panjang bangsa ini, menapaki hari hari yang penuh harapan. Membangun kejayaan bangsa yang makin lama makin redup seiring perubahan yang terjadi. Kita hidup dalam dunia yang penuh perubahan. Jika kita kita mampu mengelola perubahan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita maka dengan sendirinya kita akan tergilas didalam perubahan itu. Perubahan terjadi dimana mana, termasuk dalam dunia pendidikan kita. Dewasa ini Sumber Daya Manusia dituntut mampu berkompetisi dalam dalam dunia global. Membangun sumber daya manusia berkualitas tentu merupakan suatu tantangan tersendiri.
Akhir-akhir ini bangsa Indonesia diperhadapkan dengan sangat terpuruk nya mutu pendidikan, walaupun tidak dapat kita pungkiri dilain sisi terdapat beberapa anak bangsa berhasil mencetak prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Tentunya kita tidak dapat berpuas diri dengan hanya mengandalkan beberapa orang saja dari sekian ratus juta jiwa anak bangsa yang hidup di republik ini dalam mencetak berbagai prestasi berkaliber dunia.
Di Nusa Tenggara Timur mutu pendidikan kita sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil ujian nasional yang sangat terpuruk dan merosot. Masing-masing orang mulai mencari kambing hitam. Berbagai kesalahan ditimpakan kepada Guru yang tidak cakap mengajar, Siswa yang kurang belajar, Orang tua yang tidak bisa mendidik, lembaga pendidikan yang tidak mampu mengelola sebuah konsep pendidikan yang bermutu, bahkan pemerintah yang dinilai kurang cermat dalam menyusun kurikulum.
Mencermati tulisan saudara M. Hamatara (Dosen Undana Kupang) Kamis tertanggal 7 AGUSTUS 2008 dibawah judul UNAS YANG KELABU Siapa Kambing Hitam? Membuat kita seakan perlu merefleksikan diri untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dan bukannya kecenderungan untuk saling mempersalahkan juga muncul ditengah tengah kita seperti pandangan para pengamat beberapa waktu lalu antara lain; Prof. Dr. August Benu, MS mengaku sangat kecewa atas hasil seleksi SPMB Undana hal ini menunjukkan bahwa fondasi pendidikan di NTT di tingkat bawah tidak bermutu. Lain lagi dengan pandangan saudara Lebe Laurensius (SMUN 2 Kupang) yang menambahkan, bahwa untuk mengejar mutu pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di lembaga pendidikan, tetapi harus didukung kuat oleh orangtua di rumah serta komponen pendidikan lainnya. “Bermutu tidaknya pendidikan seorang siswa itu pertama terletak di tangan para orangtua, karena anak lebih banyak didampingi orangtua. Sedangkan guru dan komponen lainnya hanya beberapa saat saja. Pandangan lain yang mencuat adalah berasal pengamat pendidikan NTT Drs. John Manulangga, M.Ed berpendapat bahwa Pengelola lembaga pendidikan di NTT diharapkan jangan mendidik peserta didik hanya sekadar untuk mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Tetapi harus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, agar output yang dihasilkan mampu bersaing di tengah masyarakat.

Mutu Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan sungguh merupakan tantangan yang tidak ringan. Jikalau kita baru berpikir bahwa kita harus berubah, sesungguhnya kita sudah terlambat untuk itu. Oleh karenanya permasalahan ini harus segera diatasi. Mutu pendidikan yang terpuruk di negeri ini harus kita tekan. Setiap lembaga pendidikan yang ada di republik ini memiliki tanggung jawab besar terhadap mutu pendidikan yang dimulai dari proses pendidikan itu sendiri dan berakhir pada hasil pendidikan yang dicapai.
Berbicara mengenai mutu pendidikan sebenarnya kita membicarakan tentang dua sisi yang sangat penting yaitu proses dan hasil. Mutu dalam “proses pendidikan” melibatkan berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru) sarana prasarana lembaga pendidikan, dukungan administrasi, berbagai sumber daya dan upaya penciptaan suasana yang fair dan nyaman untuk belajar. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir semester/cawu, akhir tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum dan ujian nasional). Dapat pula berupa prestasi di bidang lain seperti cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi lembaga pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keramahtamahan, keakraban, saling menghormati, kebersihan, toleransi, dsb. Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan satu sama lainnya, akan tetapi agar proses pendidikan dapat bermutu dan tepat sasaran, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh Lembaga Pendidikan. Lembaga Pendidikan wajib menetapkan target yang jelas untuk dicapai setiap tahun atau kurun waktu tertentu. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab lembaga pendidikan dalam memperbaiki mutu pendidikan bukan hanya pada proses pendidikan saja, melainkan lebih dari pada itu adalah pada hasil yang dicapai.
Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan ‘ terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau “kognitif” dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya : NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap lembaga pendidikan baik yang berdasarkan titik acuan standar (benchmarking) maupun kegiatan ekstra-kurikuler dilakukan oleh individu lembaga pendidikan sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya.

Lembaga Pendidikan Unggulan

Lembaga pendidikan unggulan itu sesungguhnya dibangun secara bersama-sama oleh seluruh warga lembaga pendidikan, bukan hanya oleh pemegang otoritas pendidikan atau owner lembaga pendidikan saja melainkan melibatkan seluruh komponen didalamnnya. Berbagai komponen dalam lembaga pendidikan yang ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pendidikan antara lain kepala lembaga pendidikan, wakil kepala lembaga pendidikan, guru, konsultan ahli dan staf lainnya sehingga akan menciptakan iklim lembaga pendidikan yang mempu membentuk keunggulan lembaga pendidikan. Diperlukan adanya synergy dengan berbagai pihak antara lain lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing – masing ini. Pengelola sebuah lembaga pendidikan harus mampu memahami konsep penting pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah sehingga mampu menjawab tuntutan publik akan pendidikan bermutu.
Didalam masyarakat yang komplek seperti sekarang dimana kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perubahan yang telah membawa kepada perubahan tata nilai yang bervariasi dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat, maka diyakini bahwa kita perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang agar kita tidak tergilas didalamnya. Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa lembaga pendidikan harus dikelola secara profesional sehingga mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia dan menjawab harapan bangsa.
Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis lembaga pendidikan ini membawa isu desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu sedangkan tanggung jawab individu lembaga pendidikan dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurnakan dirinya sehingga berakhir kepada peningkatan mutu siswa (lulusan).
Di Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa lembaga pendidikan unggulan salah satu diantaranya adalah SMA Kristen Mercusuar. Tentunya banyak pihak yang bertanya dan ingin mengetahui tentang keunggulan lembaga pendidikan yang berprestasi luar biasa tersebut; SMA Kristen Mercusuar yang memiliki AKREDITASI A (Terbaik) dari Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Lembaga Pendidikan ini berproses dengan mengacu dan menerapkan sepenuhnya kurikulum nasional serta menambah berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk memperluas wawasan peserta didik agar dapat berkompetisi secara global. Setiap peserta didik dibekali dengan penguasan IPTEK seperti: Manajemen informatika dan access internet yang terbuka sehingga dapat diakses kapan saja. Lembaga ini juga menerapkan Full Day School, pengawasan KBM yang ketat, pengawasan kemajuan belajar siswa oleh Pusat Informasi dan Pengendalian Mutu SMP-SMA Kristen Mercusuar secara teratur dan sistematis, & Penerapan Metode Pengajaran Moderen. SMA Kristen Mercusuar juga merupakan Sekolah Pertama dan Satu-satunya di NTT yang menerapkan Rombongan belajar per kelas 20 – 25 siswa dengan di dampingi oleh 2 (dua) orang guru dalam 1 kelas. Memasuki tahun ajaran 2008 / 2009 ini, SMP – SMA Kristen Mercusuar mulai meluncurkan program E – Learning, sebuah proses pembelajaran yang berbasis teknologi wifi-hotspot memampukan siswa mengakses bahan belajar secara baik. Kegiatan kegiatan lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kadar keimanan seluruh komponen dalam lingkup SMP – SMA KRISTEN MERCUSUAR menerapkan kegiatan kerohanian secara terpadu dalam lingkungan pendidikan berupa kegiatan ibadah bersama dan kegiatan pendalaman alkitab. Secara singkat semua upaya (proses) yang dilaksanakan secara terpadu tersebut sebagai upaya mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan para peserta didik sehingga dapat bersaing dalam kompetisi global.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan di Indonesia umumnya dan di Nusa Tenggara Timur khususnya, maka diperlukan partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru dan staf lainnya termasuk institusi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan lembaga pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan antara lain:
Lembaga Pendidikan perlu membentuk sebuah unit kerja yang bertugas melakukan penyusunan basis data dan profil lembaga pendidikan secara sistimatis yang menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan. Hal ini memudahkan bagi guru dan kepala lembaga pendidikan sehingga mereka hanya fokus pada KBM sedangkan urusan administrasi menjadi tugas dan tanggungjawab daripada Unit Informasi dan Pengendalian Mutu. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan diberbagai lembaga pendidikan telah ada staf administrasi namun dalam jumlah yang terbatas sehingga memaksa guru dan kepala lembaga pendidikan terpaksa turun tangan menangani masalah administrasi dan keuangan. Yang lebih parah lagi adalah para kepala sekolah terlihat sangat sibuk dengan urusan administrasi dan keuangan sehingga kurang melakukan supervisi terhadap guru. Unit kerja seperti Pusat Informasi dan pengendalian Mutu bertugas melakukan evaluasi internal (internal assesment) dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menganalisa sumber daya lembaga pendidikan, kinerja personil lembaga pendidikan dalam kerangka mengembangkan dan mencapai target kurikulum. Semua proses ini harus dipantau secara teratur dan berkesinambungan sehingga akan terasa hasilnya. Informasi yang terangkum dengan sistematis tersebut selanjutnya diteruskan pihak lembaga pendidikan sehingga dapat memahami secara jelas pada posisi mana derajat kualitas pendidikan sebuah lembaga pendidikannya berada saat ini. Para konsultan menyajikan data secara terperinci sehingga para pengambil kebijakan dilingkungan lembaga pendidikan dapat mengambil keputusan penting yang menyangkut pembangunan konsep pendidikan dan arah rencana pendidikan kedepan yang akan dicapai.
Lembaga pendidikan perlu memperhatikan secara seksama proses pendidikan sebab ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek, 1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan itu sifatnya dinamis dan berirama alias tidak statis oleh karenanya tidak bisa disamakan dengan institusi ekonomi dan industri. Selama ini pembangunan pendidikan kita hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan sedangkan faktor proses pendidikan kadang terabaikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada tetapi tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka lembaga pendidikan harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan.
Kebanyakan guru-guru pada setiap lembaga pendidikan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi hanya mengejar target untuk menyelesaikan muatan materi pembelajaran yang sangat padat itu dalam setahun. Upaya mengejar materi pelajaran ini memang sah-sah saja namun demikian kenyataan yang kita hadapi adalah kebanyakan peserta didik kesulitan dalam mengerjakan ujian akhir nasional, akibatnya prosentasi kelulusan rendah sehingga yang oleh banyak pengamat dikatakan sebagai rendahnya mutu pendidikan.
Setiap lembaga pendidikan harus memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengevaluasi sejauhmana kemampuan yang dimiliki peserta didik. Kewenangan tegas untuk tidak membiarkan (let go) peserta didik yang tidak sanggup mengikuti pelajaran dikelas berikutnya perlu diterapkan sehingga siswa yang berada pada level berikutnya adalah benar-benar seorang peserta didik yang sanggup untuk mencerna pengetahuan dan mengakses informasi. Kegagalan sekolah selama ini adalah menaikkan peserta didik yang sebenarnya harus ‘tahan kelas’ ke kelas berikutnya. Ini adalah kekeliruan yang dibuat oleh lembaga pendidikan, padahal sebuah lembaga pendidikan memiliki otoritas untuk menahan peserta didik yang tidak mampu sehingga memberinya kesempatan belajar dan memperbaiki diri agar kedepan prestasinya dapat meningkat.

PENUTUP

Setiap lembaga pendidikan akan menjadi lembaga pendidikan unggulan apabila diberi wewenang untuk mengelola dirinya sendiri dan diberi tanggung jawab penuh. Selama lembaga pendidikan-lembaga pendidikan hanya dijadikan alat oleh birokrasi di atasnya maka lembaga pendidikan tidak akan pernah menjadi lembaga pendidikan unggulan.
Proses perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan dI Nusa Tenggara Timur saat ini sangat mendesak dan perlu segera dilakukan dengan synergy harmonis yang muncul dengan tidak saling mempersalahkan dari lembaga pendidikan, orang tua, dan shareholder serta stakeholder yang ada demi kejayaan pendidikan di Nusa Tenggara Timur.

BIODATA PENULIS

DATA DIRI
Nama Lengkap : Ricky Ekaputra Foeh.,SPd.,MM
Alamat Rumah : Jalan Salak II/3 Kel. Oepura Kupang – NTT
Telepon / HP : 081239416641

PENDIDIKAN :
Lulusan Bahasa Inggris dari Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan Predikat ‘Sangat Memuaskan’, 2002
Lulusan Program Pascasarjana Magister Manajemen Magister Manajemen (MM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan Predikat ‘Sangat Terpuji’, 2005

PEKERJAAN :
Kepala Pusat Informasi dan Pengendalian Mutu Lembaga Pendidikan SMP – SMA Kristen Mercusuar

Berbicara tentang kurikulum maka artinya kita berbicara persoalan yang sangat tendensial dalam dunia pendidikan, karena perlu kita akui bersama bahwa kurikukum mempunyai peran yang urgen, dimana dengan fungsinya kita dapat melihat keberhasilan suatu pendidikan, kurikulum bak sebuah kendaraan yang mengantar mata pelajaran. Ketika tidak dapat memaknai arti, tujuan serta keberadaannya, bagaimanapun bagusnya suatu mata pelajaran tidak sampai dengan sempurna terhadap siswa sehingga arti dari tujuan pendidikan menjadi semu. Karena kurikulum adalah seperangkat rencana, pengaturan tentang isi dan tujuan dan bahan perkuliahan/pengajaran serta sebagai pedoman dan cara untuk sampai pada tujuan pendidikan. Maka dapat kita bayangkan arti sebuah kurikulum.
Guru dalam hal ini dapat diidentitasi karena kemampuan dalam mengimplementasikannnya, sehingga semua perencanaan pengajaran yang ditargetkan dalam waktu tertentu dapat dilaksakan. Bukan hanya sebatas kemampuannya dalam pengetahuan. Kalau ini yang terjadi maka proses pengajaran bak sebuah sebuah kendaraan yang tidak memahami rambu-ramu perjalanan bisa dipastikan tidak akan sampai, atau bahkan tersesat.
Berangkat sadar atau tidak, kita dapat melihat bahwa sangat sedikit sekali guru memperhatikan kenyataan tersebut. Mereka hanya memprioritaskan kemampuannya dalam memahami sebuah ilmu dan menyampaikan ke siswa sebatas transformasi keilmuan, mereka tidak mau repot berfikir apakah siswa sebagai subyek dalam pendidikan dapat mencerna baik? Apakah nilai-nilai dapat terserap pula? Apakah pengajaran menuju pada tujuannya? Atau inikah sebuah realitas dalam dunia pendidikan kita? Sehingga akhirnya kita memperoleh peringkat ke 109 dari 172 negara dalam pantauan UNDP dalam peringkat HDI-nya (Human Development Index). Padahal guru yang Indonesia sudah tidak diragukan lagi dalam keilmuannya, mengapa akhirnya pada kenyataannya akan memperoleh predikat memalukan tersebut? Maka kita sebenarnya berilmu tapi lemah dalam memahami tujuan dan target dalam penyampaian keilmuan. Ibarat seorang yang memegang ceret air, menyiramnya terus ke gelas tetapi tidak mau perduli apakah air itu sudah masuk dengan baik ke dalam gelas? Atau malah hanya akan membuat sekitarnya becek?
Sejenak dengan usaha sadar kita mencoba mengurai perumpamaan apa arti kurikulum, guru atau bahkan lembaga pendidikan. Di abad yang serba cannggih ini semua pengetahuan tersedia dimana-dimana, melalui media massa, internet dan sebagainya. Seseorang walaupun tidak masuk dalam dunia pendidikan formal atau nonformal bisa saja tahu dan mendengar tentang keberadaan internet. Bahkan mengoperasikannya. Tapi mampukah mereka memahami tentang semua fungsi yang ada dalam media tersebut? Bahwa internet tidak hanya sebatas media informasi, bahkan masih banyak fasilitas lainnya seperti komunikasi. Dengan internet seseorang dapat melakukan hubungan dengan lainnya tanpa dibatasi tempat. Masih belum kedalam bagian yang terdalam lagi, tentang pembuatan internet baik dari sisi hardware maupun software serta bagaimana memproses sehingga sampai ke monitor komputer? Dapatkah mempelajarinya tanpa lembaga pendidikan dan tuntunan guru? Maka dapat dipastikan bahwa jawabnya adalah sulit. Nah persoalan ini yang hanya dapat di temui dalam lembaga pendidikan formal.
Melihat uraian diatas bahwa keberadaan guru adalah puncak pada proses pendidikan. Namun apalah arti seorang guru apabila tidak memahami makna kurikulum secara integral? Bak petani yang tidak punya cangkul. Maka paling tidak akan memberikan sumbangsih yang jelek terhadap proses pendidikan. Memang sekarang saatnya pemerintah untuk melihat kebawah atau kebelakang tentang kompetensi guru-guru kita. Predikat guru tidak hanya sebatas lahan pencarian penghasilan seperti pekerjaan lainnya. Karena guru adalah ikon yang melahirkan generasi-generasi. Maka pepatah klassik benar ketika guru kencing berdiri maka murid kencing berlari. Pertanyaannya adalah “Relakah kita apabila murid-murid di Indonesia kencing berlari?”. Menurut Drs. Syaiful Bahri Djamarah (2000) Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan peranan penting dalam pendidikan, ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut pendidikan formal disekolah
Indonesia kita yang tercinta ini dalam tataran dunia pendidikan sudah beberapa kali menerapkan berbagai model kurikulum, mulai dari CBSA, KBK, KTSP bahkan masih banyak model-model kurikulum dalam tataran wacana. Tapi dapatkah mengangkat harkat dan martabat dunia pendidikan kita ke permukaan pendidikan internasional? Tapi yang terjadi justeru pendidikan kita dalam berbagai pertanyaan. Atau malah-malah bukan kurikulumnya yang tidak layak pakai, dalam istilah modern ada Manajemen error dan Human error. Mungkin dalam tataran logis ketika otak-atik manajemen tidak mampu, maka kemungkinannya adalah human error. Pendidikan di Vietnam, bahwa semua pendidikan yang mencetak guru wajib dipegang pemerintah, dalam rangka menjaga nilai kompetensi seorang guru atau yang lebih ekstrim lagi bahwa paling tidak profesi guru tidak hanya sebatas profesi untuk mencari penghasilan semata. Dari gambaran tersebut dapat kita tarik maknanya bahwa begitu berhati-hatinya pemerintah vietnam terhadap kwalitas guru-guru yang dimilikinya. Tidak asal-asalan seperti negara kita, yang akhirnya harus ditebus semua dosa dengan sertifikasi guru. Mengapa baru sadar? Atau kita terbiasa melakukan sesuatu berorientasi pada proyek?
Maka perlu sekali kita beropini “Buzzword” guru-guru diindonesia. Penting sekali, tidak semata-mata mengolok-olok seorang guru tetapi paling tidak agar memotivasi kepada mereka untuk menghargai profesinya sendiri. Agar melihat diri sejauh mana kualifikasi akademiknya? Sejauhmana kemampuan memahami kurikulum serta apakah guru mengajar sudah membuat rencana yang tentunya ada silabus yang dapat dipertanggungjawabkan? Jika tidak maka jangan harap pendidikan di Indonesia masuk pada ranah globalisasi, tetapi terus menerus berada digaris tepi (terpinggirkan). Atau malah kita akan bangga dengan predikat yang diberikan masyarakat dunia bahwa pendidikan kita berperingkat ratusan dari sekian ratus, End.
* Penulis sedang studi S2 Prodi Pendidikan Dasar UPI Bandung

Pengadilan Negeri Gunungsitoli memvonis hukuman mati kepada pelaku pembunuhan sadis yang terjadi 20 Maret 2007 antara pukul 11:30 WIB s/d 12.00 WIB yang menewaskan satu keluarga sebanyak empat orang dan satu orang guru SDN No 070997 di Jalan Diponegoro Gang Nusantara Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias.

 Sidang putusan dipimpin langsung hakim majelis Pastra J Ziraluo SH, M.Hum dan anggota hakim majelis Hus Sipayung SH dan M Purba SH, panitera Trisman Zandroto yang dihadiri oleh Tim JPU R Nazara SH dan Bintang Marpaung SH. Terpidana hukuman mati, F warga Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias didampingi oleh penasehat hukumnya Agustinus Lase SH, Selasa (15/1) di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB dan selesai sekitar pukul 12.00 WIB.Sebelumnya JPU telah menuntut terpidana mati tanggal 9 Januari 2008 dengan hukuman mati melanggar pasal 340 dan 351 ayat (2) KUHPidana, maka sidang tanggal 15 Januari 2008 memperkuat tuntutan JPU dengan memvonis pelaku dengan hukuman mati. Sementara terpidana mati setelah ketua hakim majelis memukul palu pihaknya mengatakan akan naik banding dan dipersilahkan pengacaranya untuk mengajukan permohonan banding.Selama pembacaan putusan pengadilan terpidana mati, FL terlihat pucat, lemah dan gemetar sehingga setelah selesai persidangan surat penolakan putusan pengadilan terhadap terpidana hukuman mati. FL tidak bisa menandatangani bahkan FL hanya menangis dengan kondisi lemah.Dalam putusan pengadilan tersebut yang memberatkan terhadap terpidana mati karena menghilangkan nyawa manusia dengan sadis dan biadab, dimana anak yang masih balita tanpa rasa kasihan langsung dibacok dengan parang yang sudah dipersiapkan oleh pelaku.Penasehat hukum terpidana mati, Agustinus Lase SH kepada wartawan seusai sidang mengatakan bahwa akan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman. (T15/c) (SIB, 16 Januari 2008) 

Menurut Laia sesuai laporan masyarakat Kecamatan Gomo kepada DPRD Nisel bahwa pengerjaan proyek pembangunan SMP Negeri 6 Kecamatan Gomo, dikerjakan asal jadi oleh kontraktornya sehingga pondasi sudah patah dan retak-retak membuktikan bahwa dikerjakan asal jadi.

Dikatakan laporan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti anggota DPRD asal pemilihan Kecamatan Gomo dan hasil kunjungan anggota DPRD ditemukan pondasi sudah patah dan retak-retak.

Para anggota DPRD yang turun ke lapangan dari Partai Golkar, Partai Pelopor, PDIP dan mereka meminta agar proyek tersebut dibongkar.

Sementara masyarakat Desa Sifalago kepada SIB belum lama ini mengatakan penyebab pelaksanaan proyek pembangunan SMP Negeri di Desa Sifalago Gomo tidak berkualitas mungkin karena tukangnya tidak profesional.

Untuk itu diminta kepada PPK Proyek Pendidikan agar membatalkan kontrak dan menarik uang muka yang telah diberikan.

Sementara PPK Satker Pendidikan Kabupaten Nisel Lianus Ndruru ketika dikonfirmasi SIB melalui telepon selulernya Senin (17/12) mengatakan pembangunan gedung SMPN 6 Gomo diluncurkan tahun 2008, soal permintaan masyarakat dan DPRD itu akan diturunkan tim karena yang bertanggungjawab soal mutu proyek itu adalah konsultan pengawas.

Semua laporan masyarakat harus diturunkan tim dari Tim yang menentukan apakah layak dilanjutkan atau tidak dan informasi proyek pembangunan SMPN 6 Gomo diakuinya banyak permasalahan di lapangan sehingga bobot kerja tidak mencapai 25%.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pendidikan Yasokhi Hia mengatakan bila ada pekerjaan proyek yang tidak sesuai perencanaan diperintahkan kontraktornya membongkar dan mengerjakan kembali sesuai kontrak pemborongan. (T15/f) (SIB, 19 Desember 2007

Menurut AKP RA Purba didampingi Kaurbin Ops Pol K. Harefa, Senin (17/12) di Polres Nias – Gunungsitoli, operasi yang dimulai sejak 19 Nopember 2007 sampai 19 Desember 2007 berhasil menangkap dan memproses 20 kasus kriminalitas, di antaranya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor, perampokan uang di mobil, perjudian dan kasus premanisme.

Selanjutnya Purba mengatakan, pelaku pencurian sepeda motor bernisial YZ (30) warga Kecamatan Alasa Kabupaten Nias, mengaku sudah mencuri 3 unit sepeda motor. Sesuai pengakuan YZ, ada 2 unit sepeda motor Honda Supra X dicuri di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Lingkungan Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli. Sedangkan sebuah sepeda motor Yamaha Yupiter hitam dengan nomor polisi BB 5868 VD dicuri di km 3 Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli.

Sebelumnya, pemilik sepeda motor motor Yamaha Yupiter telah melapor di Polres Nias. Sehingga Polres Nias sedang mengusut laporan pencurian tersebut. Kebetulan, pada hari Senin (17/12) pagi, sebuah sepedah motor Yamaha Yupiter yang dikendarai YZ menabrak anak sekolah di Desa Bawodesolo Kecamatan Gunungsitoli.

Karena kecelakaan tersebut maka sepeda motor yang dikendarai YZ dibawa ke Unit Laka Polres Nias untuk diadakan penelitian. Ternyata sepeda motor yang dikendarai adalah sepeda motor curian, atau bukan milik YZ. Sementara itu korban tabrakan yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BB 2234 VF, Meliaro Zega (17) pelajar SMA Negeri II Gunungsitoli Utara yang berboncengan dengan Noni Ratana Zega pelajar SMP Negeri III Gunungsitoli hanya mengalami luka ringan.

Tersangka YZ langsung diamankan bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Yupiter berwarna hitam. Sementara itu, pihak kepolisian sedang mengusut keberadaan 2 unit Honda Supra X yang dicuri tersangka YZ di lingkungan TPI Pasar Kota Gunungsitoli. Polres Nias sedang mengusutnya, karena menurut pengakuan tersangka YZ sepeda motor tersebut telah dijual. Untuk itu Polres Nias melakukan penelitian kepada setiap pengendara sepeda motor yang mencurigakan atau sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Sementara itu, pada hari Kamis (13/12) di Jalan Diponegoro Gunungsitoli terjadi perampokan uang penumpang kendaraan umum L-300 dengan nomor Polisi BB 1329 VA dengan jumlah uang sebesar Rp3 juta, milik KS (17) yang beralamat di Jln Tanah Lampang Pangkalan Budiman I No 35 Sei Rempah Kab Sergai.

Terkait kasus perampokan uang tersebut Polres Nias telah menahan 4 (empat) orang tersangka, terdiri dari supir bersama kenek dan teman-temannya dengan inisial YZ, Ucok, KL, RL. Kini mereka sedang ditahan di Polres Nias bersama mobil L-300 yang digunakan tersangka dalam kasus perampokan dimaksud. Kasusnya sudah tahap penyidikan dan menurut polisi mereka akan dituntut pidana dengan pasal KUHP 368 yunto 55 dan 56. (T15/T13/i) (SIB, 19 Desember 2007

Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui usul Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pencalonan Kepala Staf TNI AD Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal Djoko Suyanto. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, pengambilan keputusan mengenai usul Presiden tersebut berlangsung mulus. Proses politik di DPR yang berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan semakin memuluskan karir Djoko Santoso menempati pucuk pimpinan di TNI.

Presiden mengajukan Djoko Santoso sebagai calon Panglima TNI ke DPR pada 26 November 2007. Selanjutnya, Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Djoko Santoso pada 5 Desember 2007 dan mengambil keputusan persetujuan pada malam harinya.

Rapat pleno Komisi I DPR RI yang berlangsung Rabu (5/12) malam sepakat memutuskan Jenderal TNI Djoko Santoso untuk ditetapkan presiden sebagai Panglima TNI.

Rapat internal dipimpin Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga dihadiri oleh seluruh Wakil Ketua dan anggota seluruh fraksi di DPR. (Ant)

Penulis: Junito Drias

Gempa Sumatera akhir Maret 2005, yang berkekuatan 8,7 Skala Richter, menghancurkan sekitar 60 persen bangunan di Pulau Nias serta menewaskan kurang lebih 1000 jiwa. Upaya swadaya masyarakat untuk membangun kembali Tanö Niha pasca tsunami Desember 2004 turut hilang tak tersisa ditelan bumi. Seperti tak pernah belajar pada bencana tsunami terdahulu, respon pemerintah masih saja sangat lamban.

Kelambanan
Kelambanan itu salah satunya tercermin dari tidak jelasnya informasi seputar bantuan. Boy Harefa, anggota Palang Merah Indonesia di Gunung Sitoli, yang dihubungi Radio Nederland satu hari setelah bencana menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan sama sekali belum masuk. “Memang dari udara tadi ada pemantauan, tapi helikopternya nggak turun, cuma muter-muter saja!”

Alih-alih tanggap atas informasi tersebut dengan bereaksi cepat mengirimkan bantuan kemanusiaan, bupati Nias Binahati B. Baeha malah marah-marah sambil menuding laporan tersebut tidak benar. “Ah itu bohong! bantuan apa maksudnya? Siapa yang bicara itu!”. Binahati kemudian mengutip Satuan Koordinator Pelaksana (Satkorlak,red) Sumatra Utara yang mengatakan bahwa bantuan telah dikirim oleh gubernur.

Tapi itupun dibantah aktivis Nias, Elisakti Halawa yang saat kejadian hingga hari-hari setelah itu ada di ibukota Gunung Sitoli. Radio Nederland berhasil menghubungi Elisakti lima hari setelah bencana. “Belum ada! makanya masyarakat ramai-ramai mendatangi kantor bupati dan membongkar gudang yang kebetulan masih bertumpuk bantuan untuk tsunami dahulu!” tegasnya. Rupanya bantuan untuk tsunami 26 Desember 2004 banyak yang belum disalurkan pemerintah daerah Nias pada waktu itu, sekalipun sudah lewat tiga bulan. “Tapi itu hanya di Gunung Sitoli dan hanya sebagian kecil yang tertolong dengan itu, jadi aku pikir tidak benar kalau bantuan sudah tersalur apalagi di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Gunung Sitoli karena transportasi sekarang lumpuh total!”

Aktivis Relawan Kemanusian Nias dengan lembaga keagamaan bahu membahu memberi bantuan kesehatan.

Respon pemerintah
Respon pemerintah yang lambat bisa jadi berpangkal pada rendahnya perhatian pemerintah. Ini mungkin dapat dilihat dari minimnya aparat di Nias. Sang pemimpin daerah, kabarnya, lebih sering tinggal di Medan, ibukota propinsi Sumatera Utara. Menurut salah seorang aktivis, saat tsunami menimpa Nias pada Desember 2004, bupati Binahati sedang berada di Jakarta. Kemudian saat gempa Maret 2005, Bupati lagi di Medan. Untuk peristiwa yang terakhir ini, ia bahkan tidak segera datang ke Nias. Alasannya kesulitan transportasi.”Karena bandar udara Binaka sedang rusak, jadi pesawat besar-besar belum bisa masuk!”
“Kenapa tidak pakai jalur darat pak?” tanya Radio Nederland.
“Anda pernah naik jalur darat?” Binahati balik bertanya.
“Pernah, memang berat sekali pak!”
Bupati Binahati kemudian menjawab dengan nada tinggi, “Bukan soal beratnya, tapi berapa lama, satu hari satu malam! satu malam di kapal, delapan jam di darat, jadi percuma saja!”

Bupati nampaknya merasa tidak perlu banyak berjuang untuk mencapai daerah yang dipimpinnya. Binahati merasa peranan wakil bupati yang pada saat kejadian ada di Gunung Sitoli sudah cukup. Padahal kalau dia mau berusaha habis-habisan tentunya Bupati sudah tiba di Nias dalam waktu 24 jam setelah kejadian. Apalagi faktanya pasca bencana helikopter dapat mendarat di pulau barat Sumatera Utara tersebut.

Turunan B. Gulo putra Nias yang menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara tidak merasa heran atas kelambanan itu. Sejak dulu pelayanan publik terhadap warga sangat buruk. Gulo menyitir salah satu contoh. “Misalnya kalau ngurus kartu tanda penduduk jangan diperas lagi dong, harus bayar sekian gitu, sudah harus jalan kaki ngurus ke kecamatan, mereka juga harus diperas, ini yang kita sesali!” Pelayanan publik juga termasuk yang lebih luas yaitu pendidikan. “Gurunya makin bagus atau nggak, makin banyak atau nggak, ini malah makin habis!” Gulo memberi contoh apa yang terjadi di Nias Selatan. “Pejabat-pejabat struktural ditarik dari guru-guru sementara Nias Selatan itu kekurangan guru!”

Selain itu Gulo juga melihat akar permasalahan yang harus terlebih dulu dibereskan. “Itu kemiskinan struktural, bukan masyarakatnya bodoh atau tanahnya tidak subur,” ujarnya menerangkan. “Ini juga persoalan sistem ekonomi orde baru yang menganut pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, itu tidak salah, tapi salahnya mereka sangat Jakarta sentris, Nias yang menjadi daerah pinggiran tidak menjadi bagian yang harus diperhatikan!”

Rumah ibadah di Nias rusak akibat gempa dahsyat Maret 2005. Lumpuh kehidupan memancing eksodus.

Tidak ada pilihan
Akibat kemiskinan arus eksodus warga meninggalkan Tanö Niha terus meningkat dari tahun ke tahun dan berpuncak pada bencana gempa Maret 2005. Menurut sumber Satkorlak penanggulangan bencana alam Nias jumlah eksodus mencapai angka 15 ribu. Tapi beberapa aktivis menyebut angka puluhan ribu hingga ratusan ribu. Tapi wajar saja kalau warga Nias meninggalkan tanah kelahirannya. 80 persen dari 420 kilo meter panjang jalan di pulau Nias hancur total. Padahal transportasi merupakan urat nadi ekonomi. Kalau sudah putus bagaimana bisa melanjutkan hidup. “Jadi bukan sekedar ingin sukses tapi memang enggak ada pilihan!” ujar Gulo mengomentari eksodusnya warga Nias.Pada akhirnya Gulo merasa perjuangan mandiri rakyat Nias untuk maju tidaklah cukup. Itu perlu disertai dengan tuntutan kepada pemerintah agar mau memperhatikan pulau di barat Sumatera Utara tersebut. “Ya barangkali Nias harus menuntut diri merdeka kalau tidak ada perhatian!” Tapi Gulo buru-buru menambahkan bahwa ucapan ini merupakan sisi-sisi lain dari teriakan warga Nias. “Mungkin serius juga nggak,” imbuhnya. “Kita hanya mau mengatakan negara ini telah dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia, memperjuangkan kepentingan publik, nah kalau ini tidak jalan, ya untuk apa ada negara, untuk apa ada pemerintah!”    

Pulau Nias merupakan salah satu wilayah dari sekian luas wilayah Indonesia yang mengalami keterbelakangan dan ketertinggalan. Masih banyak wilayah lain yang senasib atau bahkan lebih tertinggal dari Nias. Tapi Tanö Niha bisa jadi contoh betapa rendah perhatian pemerintah kepada daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kalau berlarut-larut ini bisa menjadi benih baru lunturnya rasa Indonesianisme.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Nias Indonesia (IMANI) akan melakukan kunjungan kerja ke Nias bulan Desember ini (mulai hari Sabtu, 8/12/2007) dengan tujuan untuk memperkenalkan organisasi ini ke masyarakat Nias sekaligus melihat lebih dekat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang sedang berjalan. Dalam kunjungan ini, Ikatan Mahasiswa Nias Indonesia akan membuka cabang di berbagai kampus baik yang ada di Kota Gunung Sitoli maupun Teluk Dalam seperti kampus STT Sunderman, IKIP Gunung Sitoli, IKIP Teluk Dalam, STT Arastamar cabang Lolowa`u.

Menurut Ketua Umum IMANI Amati Seksama Dachi, kampus yang pertama dikunjungi adalah STT Sunderman. Pertemuan dengan mahasiswa STT Sunderman akan berlangsung pada hari Minggu (9/12/2007) dengan agenda untuk beramah-tamah dengan mahasiswa dilanjutkan dengan rapat pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) . Setelah DPC terbentuk dan pengurusnya telah dipilih dalam rapat maka DPP IMANI akan melantik pengurus dan DPC-DPC tersebut. Rombongan dari DPP IMANI Jakarta antara lain Ketua Umum Amati Seksama Dachi, Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Perlindungan Hulu, Ketua Departemen Penelitian Pengembangan dan Kaderisasi Kris J. Mendrofa, Ketua Departemen Pendidikan Tobias Duha.

Sebagai puncak dari acara perayaan pembentukan DPC-DPC di Pulau Nias dan untuk menyambut tahun yang baru, IMANI akan mengadakan malam hiburan bersama masyarakat Nias dengan mengundang tokoh masyarakat beserta LSM maupun organisasi yang ada di Nias. Acara ini akan diadakan di kota Gunung Sitoli dan kota Teluk Dalam.

Selain kunjungan kerja di Nias, keluarga besar Ikatan Mahasiswa Nias Indonesia akan mengadakan Natal bersama mahasiswa dan masyarakat Nias di Jakarta (sabtu, 5/1/2007) dengan tema Natal “bangkitlah menjadi pemenang” yang akan dimeriahkan oleh Adon Base Jamp dan Gospel band. (NP)

Oleh Postinus Gulö

 Saya pernah berdebat dengan seorang teman, sesama Nias, gara-gara saya berujar: Nias miskin dan terbelakang. Ujaran saya langsung disanggah. Argumen teman saya ini seolah terulang ketika saya membaca komentar beberapa pengunjung di situs-situs Nias, yang sejalan dengan pendapat teman saya ini. Mereka tidak menerima jika Nias diklaim sebagai pulau termiskin, atau terbelakang.

Ya, penegasian itu sah-sah saja. Itu bukti bahwa mereka mencintai Pulau Nias. Oleh karenanya, mereka membela Pulau Nias dengan cara begitu. Pertanyaannya, apakah tindakan mereka tersebut tepat? Rasa-rasanya kurang tepat. Sebab, Nias secara defacto memang miskin. Kurang tepat jika kita berkata, Nias tidak miskin tetapi kaya. Kenyataan kemiskinan di Nias harus diakui dan disadari. Jika tidak, berarti kita membiarkan Pulau Nias tenggelam dalam lautan kemiskinan. Sama halnya jika seseorang tenggelam dalam sungai, jika tidak ditolong ia akan mati. Tentu, sebelum kita menolong orang yang tenggelam, pasti kita melihat sekaligus menyadari bahwa orang tersebut memang tenggelam. Dan, sangat celaka jika kita berkata: Ah, ia tidak tenggelam kok. Nah, jika kita berkata demikian, sama halnya kita membiarkannya menjadi tenggelam. Pendeknya, jika kita berkata bahwa Nias tidak miskin, tidak terbelakang, sama halnya kita membiarkan Nias tenggelam dalam penderitaan kemiskinan. Kita ibarat orang yang membungkus bangkai, tetap bau!

Coba Anda bayangkan, bagaimana seorang dokter mengobati pasiennya jika ia tidak mengecek dan mengakui bahwa pasiennya sakit “apa”. Begitu juga halnya, jika kita tidak mengakui bahwa Nias miskin bagaimana mungkin kita membangunnya dan mulai darimana, sektor apa yang perlu dibenahi.

Mengakui kenyataan bahwa Pulau Nias miskin merupakan ucapan truth telling (mengatakan kebenaran). Dan, dasar membongkar permasalah adalah tindakan truth- telling (masalah tidak ditutup-tutupi). Mengklaim Nias sebagai daerah miskin bukan berarti melecehkan Nias; bukan berari merendahkan Nias, melainkan mencoba menyadari bahwa Nias memang miskin. Dan, jika kesadaran ini dibarengi dengan tindakan konkret dan visioner, saya percaya ada roh yang menggerakkan untuk berbuat sesuatu agar Nias lepas dari kemiskinan. Boro-boro orang (yang menegasi bahwa Nias miskin) berbuat sesuatu untuk Nias, mengakui bahwa Nias miskin saja, tidak mau.

Jika kita mengatakan bahwa Nias tidak miskin, kita mesti menyuguhkan bukti riset lapangan. Jangan hanya klaim semata yang tidak dapat dijustifikasi dan tidak memiliki validasi yang akurat. Saya melihat bahwa hasil riset (kajian) dari Bank Dunia dan BRR tentang kemiskinan Nias bisa dipercaya, korespondensif dan koherensif. Pernyataan bahwa Nias termasuk daerah termiskin dikeluarkan Bank Dunia dan BRR pada tanggal 29 Agustus 2007 silam. Laporan ini baru kajian pertama tentang Analisis Pengeluaran Publik untuk Nias (lihat www.worldbank.org) yang menggarisbawahi kemiskinan di pulau Nias. Dari laporan ini memperlihatkan bahwa Nias, jauh sebelum tsunami Desember 2004, tergolong daerah termiskin di Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia dan BRR, kemiskinan di Nias bisa dilihat dari beberapa indikator sosial. Pertama, tingkat melek huruf bagi orang dewasa (banyak yang buta huruf, tidak berpendidikan). Kedua, cakupan imunisasi (pelayanan kesehatan kurang). Ketiga, akses listrik terhadap masyarakat Nias berada di bawah rata-rata regional Sumatra dan juga Indonesia. Kondisi pulau ini diperburuk oleh dua kali bencana yang terjadi dan letaknya yang jauh dari daratan memperlambat proses rekonstruksi infrastruktur, perumahan, dan fasilitas-fasilitas publik yang hancur.

Lalu bagaimana agar Nias keluar dari kemiskinan? Restorasi dan rekonstruksi dari segala bidang harus dilakukan. Sektor pertanian mesti diperhatikan, baik pemerintah pun masyarakat Nias yang telah sukses di negeri orang. Selain itu, pemerintah mesti membenahi infrastruktur Nias atau akses pelayanan terhadap publik. Misalnya membangun jalan raya yang layak dilintasi kendaraan. Sektor pendidikan mesti diperhatikan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian lahir generasi muda yang memiliki sumber daya manusia yang handal, dan sadar akan masa depan Nias. Sebab, kemiskinan Nias, penyebabnya (salah satu) adalah karena tingkat pendidikan masyarakat Nias masih rendah. Padahal, modal efektivitasan dalam mengelola masa depan secara sadar dan tepat hanyalah orang-orang yang memiliki skill (keahlian).

Saya pernah bertanya kepada seseorang ketika saya pulang ke Nias: menurut Bapak mengapa hampir tidak ada orang yang mau menanamkan modalnya ke Nias? Jawabnya simple tapi nyata: “ya, gimana orang mau menanamkan modal di sini (Nias), pasarnya mana? Jalannya mana? Konsumennya siapa? Akses publik yang memadai mana?” Saya setuju dengan jawaban sang bapak ini. Sebuah jawaban lugas-lepas. Beliau bukan hanya mendengar tetapi melihat langsung bagaimana kenyataan Nias yang terbelakang itu.

Dalam paradigma Nias terkenal pemeo: “lebih baik mati daripada malu.” Pertanyaannya, apakah masyarakat Nias tidak malu sebagai daerah miskin? Apakah masyarakat Nias tidak malu menjadi perantau (dan tetap miskin) di negeri orang lain? Kalau begitu, mengapa kita menyebut diri sebagai “ono Niha” (anak manusia)? Jepang memiliki pemeo yang sama dengan Nias “lebih baik mati dengan cara memotong perut daripada dipermalukan”. Paradigma semacam ini mereka sebut “harakiri”. Tetapi Jepang mampu membuktikan pemeo ini. Kalau Anda perhatikan etos kerja Jepang, sangat disiplin. Mereka adalah manusia-manusia yang tidak mau dikekang oleh kemiskinan.

Sebutan “Ono Niha” sebenarnya sebagai implikasi bahwa kita menganggap diri lebih dibanding yang lain. Dan, seharusnya kita membuktikan bahwa kita memang lebih daripada yang lain, terutama di bidang ekonomi. Jika tidak, pantaskah kita menyebut diri sebagai ono niha (anak manusia), sementara kehidupan kita jauh dari kehidupan yang manusiawi?

Memang sebutan semacam ini bukan hanya di Nias. Orang Asmat (Papua) juga menyebut mereka sebagai anak manusia (asmat). Sebutan-sebutan semacam ini jangan kita pandang hanya sebagai slogan primordialisme-negatif, melainkan sebagai slogan perjuangan berdikari (berdiri di atas kaki sendiri, meminjam istilah Ir. Soekarno) untuk berkontribusi dalam mengeluarkan Nias dari belenggu kemiskinan. Sebab, yang layak disebut “ono niha” atau anak manusia adalah orang-orang yang bebas dari kemiskinan dan yang bebas untuk berdikari atas kesadaran sendiri. Selamat berjuang, Nias!